"Tidak hanya untuk ini (pembangunan bendung), tapi semua pembangunan baik gedung, jalan harus diawasi, karena kami diamanahi untuk infrastruktur itu," kata Menteri usai mengunjungi bangunan Intake Kamijoro Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.
Kunjungan Menteri PU-PR tersebut terkait rencana peningkatan fungsi Intake Kamijoro di aliran Sungai Progo, sebab rencananya kementerian ini akan membangun bendung di dekat bangunan pengambil air sungai untuk meninggikan permukaan air sungai.
Menteri mengatakan, jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai pemerintah pusat, pihaknya akan bertindak tegas.
"Kalau saya melihat ada penyimpangan oleh pemda saya akan turun, dan kami sudah ada komitmen dengan kepala dirjen-dirjen (Direkrotat Jenderal) juga ikut awasi," katanya.
Menurut Menteri, pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di daerah juga bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, akan tetapi dalam rangka membantu pemda agar proses pekerjaan berjalan lancar dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Apalagi adanya otonomi itu tidak lantas diserahkan ke pemda saja,nggak itu, kalau seperti itu pemda tidak akan kuat, jadi kita harus membantu, jadi ini dalam rangka membantu," katanya.
Sementara disinggung soal adanya penambangan pasir yang mungkin akan menghambat fungsi Intake Kamijoro menyusul rencana pembangunan bendung itu, pihaknya juga meminta pemda tegas mengawasi aktivitas penambangan maupun dalam perizinannya.
"Kalau pemda itu kan kaitannya dengan PAD (pendapatan asli daerah), tapi kita juga butuh konservasi, jadi harus seimbang, saya juga ikut supervisi, karena fungsi desentralisasi seperti itu," katanya.***3***
(KR-HRI)
