Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadakan "Pekan Imunisai Dunia" pada April 2016 untuk meningkatkan cakupan program imunisasi tambahan ("booster") setelah dinilai berhasil dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio.
"Kami tidak melakukan "Pekan Imunisasi Nasional" 2016, tetapi kami melakukan "Pekan Imunisasi Dunia" pada April 2016," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan DIY Daryanto Chadorie di Yogyakarta, Jumat.
Ia mengatakan DIY tidak melaksanakan PIN Polio karena cakupan imunisasinya termasuk dalam provinsi terbaik dengan 98 persen bayi sudah terimunisasi.
Menurut dia, DIY, Nusa Tengga Barat, Bali, dan Jawa Barat menjadi provinsi yang pertama kali memberlakukan program "Booster" ini, dimulai pada Agustus 2014 karena 4 provinsi ini mencatat cakupan program imunisasi terbaik.
Imunisasi tambahan ini diberikan pada anak usia 18 bulan dan 24 bulan. Pada anak uasia 18 bulan diberikan DPT-Hb-Hib (Difteri Pertusis Tetanus/ Hepatitis B/Haemophilus Influenza type B) atau biasa disebut Pentabio dan anak usia 24 bulan mendapatkan imunisasi campak.
"Kalau biasanya imunisasi dilakukan hingga anak usia 9 bulan, pada usia 18 bulan anak mendapatkan imunisasi tambahan DPT-Hb-Hib yang berkaitan dengan meningitis, difteri, dan pertusis. Pada usia 24 bulan mendapatkan tambahan imunisasi campak," tambahnya.
Mengenai imunisasi polio, ia mengatakan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan "Inactivated Polio vaccine" (IPV) yaitu pemberian vaksin polio dengan cara injeksi (suntik) mulai pada 2007.
DIY juga menjadi proyek percontohan bagi provinsi lain sehingga pada 2016 provinsi menerapkan IPV kombinasi yaitu 3 kali oral polio vaccine (OPV) dan 1 kali IPV, sedangkan DIY 3 kali semua dengan cara IPV.
Imunisasi polio juga diberikan bersamaan dengan imunisasi DPT-Hb-Hib yaitu dilakukan 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan dan pada usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak, setelah itu baru diberikan imunisasi tambahan pada bulan ke-18 dan 24.
Pemberian imunisasi ini dilakukan di puskesmas-puskesmas terdekat. Semua vaksin berasal dari pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar kecuali mengganti biaya retribusi puskemas.
KR-HRI
