Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunung Kidul, Sumitro di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan dari 144 desa masih ada sembilan desa yang masyarakatnya masih buang air besar sembarangan (BABS).
"Kalau bisa, pada 2016 semua desa sudah mendaklarasikan stop BABS," kata Sumitro.
Menurut dia, hal yang paling penting adalah memunculkan kesadaran masyarakat untuk tidak BABS. Meski sudah ada deklarasi, namun perilaku BABS tidak bisa hilang begitu saja. Hal itu diketahui dari pemantauan kembali, persentase kepemilikian jamban standar di Gunung Kidul sudah mencapai 86 persen.
"Kesadaran masyarakat harus tumbuhkan, meski sudah deklarasi tapi usai diverifikasi perilaku tersebut muncul lagi," ucapnya.
Sumitro mengatakan Dinkes terus melakukan upaya mengurangi BABS dengan memberikan anggaran bantuan sosial kepada desa yang sudah mendeklarasikan diri stop BABS.
Selain itu, pihaknya melakukan sosialiasasi kepada masyarakat, serta memotivasi akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
"Masyarakat perlu diberikan pengetahuan untuk stop BABS karena hal itu berbahaya bagi kesehatan," katanya.
Sementara itu, Camat Semanu Wastana mengatakan di daerahnya masih ada beberapa masyarakat yang melakukan BABS, karena faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk itu, pihaknya akan membantu masyarakat melalui anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Dana sebesar Rp432 ratus juta diusulkan untuk pembangunan jamban sebanyak 220 KK di wilayah Kecamatan Semanu.
Setiap KK diusulkan mendapatkan bantuan Rp 2,5 juta per KK untuk membangun jamban," katanya.
Dinkes juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya jamban sehat. "Mudah-mudahan bisa terpenuhi 2016," kata Wastana. ***4***
KR-STR)
