Jogja (Antara) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menilai daftar ulang sekolah rawan dimanfaatkan untuk menarik pungutan liar yang berkedok sumbangan.
"Pungutan liar yang berkedok sumbangan saat masa daftar ulang sekolah dikhawatirkan masih terjadi. Terutama di sekolah-sekolah swasta favorit," kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jawa Tengah Budhi Masturi, Kamis.
Menurut dia, pungutan liar seperti ini, biasanya dilakukan saat mulai masuk tahun ajaran baru.
"SD sampai SMP yang negeri, tidak boleh ada pungutan. Sementara, yang swasta tidak ada kontrol," katanya.
Ia mengatakan untuk sekolah tingkat SMA atau sederat diperbolehkan melakukan pungutan. Namun, dengan catatan harus legal atau ada dasar hukumnya.
"Seperti ada peraturan bupati atau kepala Dinas Pendidikan. Tidak bisa dari hasil musyawarah komite sekolah saja. Musyawarah komite sekolah itu hanya untuk masukan kepala sekolah guna membuat kebijakan. Pungutan harus merujuk ke aturan yang lebih tinggi," katanya.
Budhi mengimbau agar sekolah juga konsisten. Kalau sifatnya sumbangan, jangan disebut dengan pungutan.
"Pungutan dengan sumbangan itu berbeda. Pungutan itu waktu dan jumlah ditentukan. Sementara, untuk sumbangan sifatnya secara sukarela. Hal seperti inilah yang masih sering terjadi pada masa masuk sekolah siswa baru," katanya.
Ia meminta agar masyarakat yang mengetahuinya tidak segan untuk melaporkan k Pos Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Ombudsman Republik Indonesia DIY-Jateng atau melalui pesan singkat (SMS).
"Meski hanya melalui SMS, namun kami tetap akan menelusuri dugaan pelanggaran tersebut. SMS layanan aduan seperti ini cukup efektif," katanya.
(V001)
Berita Lainnya
Ombudsman RI: Diduga ada penyalahgunaan beras SPHP
Minggu, 17 Maret 2024 12:06 Wib
Sleman meraih nilai 93,54 pada penilaian Pelayanan Publik dari Ombudsman
Rabu, 13 Maret 2024 16:07 Wib
Sultan HB X meminta Ombudsman DIY awasi pelayanan hingga level kelurahan
Senin, 22 Januari 2024 20:54 Wib
Tak ada malaadministrasi penggunaan lahan IKN, beber OIKN
Minggu, 21 Januari 2024 18:29 Wib
Ombudsman DIY menyiapkan instrumen antifraud PPDB zonasi
Selasa, 12 Desember 2023 18:59 Wib
Ombudsman pastikan ikut mengawasi netralitas ASN di DIY
Kamis, 23 November 2023 18:43 Wib
Ombudsman DIY mencanangkan gerakan Merdeka Dari Tumpukan Sampah pada HUT RI
Kamis, 17 Agustus 2023 16:37 Wib
Terkait PPDB, Ombudsman RI susun "policy brief"
Jumat, 11 Agustus 2023 16:02 Wib