Pusat diminta tambah empat helikopter tanggulangi karhutla

id kebakaran hutan

Pusat diminta tambah empat helikopter tanggulangi karhutla

Dua awak pesawat Heli Bell 412 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Kamis (25/8). (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/kye/16)

Palangka Raya (Antara) - Anggota DPR asal Kalimantan Tengah Hamdani meminta Pemerintah Pusat segera menambah empat helikopter water bombing agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi setempat dapat optimal dilakukan.

"Informasi dari satuan tugas (satgas) Karhutla Kalteng bahwa dua helikopter yang telah disediakan Pemerintah Pusat masih kurang jika melihat luas provinsi ini," kata Hamdani di Palangka Raya, Senin.

Setidaknya kata dia, dibutuhkan enam helikopter water bombing kalau ingin bencana asap akibat karhutla tidak terjadi lagi di Kalteng. Jadi masih kurang empat helicopter yang perlu disediakan Pusat.

Informasinya enam helikopter tersebut nantinya akan disebar di Kota Palangka Raya dua unit, Kabupaten Kotawaringin Timur dua unit dan Kotawaringin Barat dua unit.

Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan selain kekurangan helikopter, Satgas karhutla Kalteng juga mengeluhkan minimnya jumlah pilot. Di mana sekarang ini jumlah pilot hanya empat orang, sedangkan tiap pilot hanya diizinkan terbang maksimal lima jam sehari.

"Kekurangan helikopter dan pilot tersebut membuat water bombing hanya dilakukan dua kali sehari. Padahal sekarang ini ada indikasi kebakaran hutan dan lahan marak terjadi. Ini perlu diperhatikan," bebernya.

Legislator dari Partai Nasdem ini menyebut untuk tim darat, satgas Karhutla Kalteng terdiri Manggala Agni, BKSDA, BPBD, dan TNI yang melaksanakan pemadaman dengan mobil pemadam maupun mesin pompa air portabel.

Dia mengatakan tim darat ini mengalami kesulitan berkomunikasi di lapangan karena minimnya peralatan dan lebih menggunakan telepon seluler maupun internet.

"Tidak semua wilayah di Kalteng ini ada jaringan seluler maupun Internet. Jadi, kadang susah berkomunikasi jika terjadi karhutla di wilayah tanpa jaringan. Ini juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat," ucap Hamdani.

Keluhan yang diterima Anggota DPR ini saat melakukan kunjungan ke sejumlah lapangan. "Saya akan menyampaikan langsung juga kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian terkait. Saya tidak ingin bencana Asap terjadi lagi di Kalteng," demikian Hamdani.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan lima daerah lain berstatus siaga darurat karlahut. Berdasarkan pantauan satelit NOAA, memasuki pekan ketiga Agustus 2016, 23 titik api di Kalteng terpantau. ***4***(KR-JWM)
Pewarta :
Editor: Agus Priyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024