Pemkot Yogyakarta disomasi terkait menara telekomunikasi

Jogja (Antara) - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Muda Anti Korupsi melayangkan somasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera melakukan penertiban terhadap keberadaan menara telekomunikasi liar yang ditengarai masih cukup banyak.

"Di dalam somasi ini, kami berharap pemerintah dapat menertibkan menara telekomunikasi liar dalam waktu tujuh hari," kata Koordinator Gerakan Muda Anti Korupsi Robi Edwarsyah di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, somasi tersebut terpaksa dilayangkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta karena desakan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu tidak memperoleh tanggapan apapun dari pemerintah.

Sebelumnya, elemen masyarakat tersebut sudah meminta pemerintah untuk segera menertibkan menara telekomunikasi yang dibangun di fasilitas umum seperti trotoar dan taman karena mengurangi fungsi dari fasilitas tersebut.

"Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mendesak pemerintah agar segera menertibkan menara telekomunikasi liar. Somasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kami lakukan," katanya.

Robi menambahkan, jika somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, maka kelompok tersebut akan melibatkan advokat senior.

Berdasarkan hasil audiensi dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, diketahui terdapat 230 menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta, namun baru 104 menara yang diketahui memiliki izin.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Setiono memastikan tidak mengeluarkan izin pembangunan menara telekomunikasi sejak 2011.

"Selama ini, tidak ada konstribusi pajak untuk menara telekomunikasi yang berizin," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan akan mempelajari terlebih dulu isi somasi yang dilayangkan karena belum sempat melihatnya secara langsung.

"Yang pasti, pemerintah memiliki komitmen untuk menertibkan. Tetapi, perlu didalami terlebih dulu. Kami pasti akan memanfaatkan waktu tersisa secara optimal," katanya.

(E013)