Jogja (Antara) - Dewan Pembina Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Busyro Muqoddas mengatakan kabar hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir perlu diproses hukum oleh kepolisian.
"Barang siapa menghilangkan dokumen negara dia bisa diproses, dokumen negara kok sampai hilang," kata Busyro seusai penutupan "Anti Corruption Summit (ACS) 2016" di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Busyro penyelesaian kasus pembunuhan Munir tidak boleh ditunda dan harus segera diselesaikan sebab kasus yang terjadi pada 2004 itu telah mencoreng nama Indonesia di kancah internasional khususnya dalam lingkup isu HAM. "Kepada pemerintah sekarang maupun juga mantan presiden SBY, kasus sudah tidak bisa ditunda lagi karena itu merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang sempurna," kata mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Namun demikian, ia menilai penyelesian kasus itu tetap bergantung pada kemauan kuat dari pemerintah. "Ini tergantung ada "poilitical will" berbasis kejujuran dari pemerintah atau tidak," kata dia.
Pemerintah Indonesia, menurut dia, perlu berkaca kepada Belanda yang justru memberikan kepedulian khusus terhadap tragedi pembunuhan Munir yang terjadi pada 2004. Hal itu dibuktikan dengan penggunanan nama "Munir" sebagai nama salah satu jalan protokol di negara kincir aingin itu.
"Belanda sendiri memberikan penghormatan. Indonesia malah upayanya seperti sekarang," kata dia.
(L007)
Berita Lainnya
Busyro minta polisi ungkap aktor intelektual dibalik teror terhadap Novel
Senin, 30 Desember 2019 17:23 Wib
Busyro: jika dibentuk TGPF baru kasus Novel, anggotanya dipilih masyarakat sipil
Kamis, 18 Juli 2019 20:26 Wib
Busyro Muqoddas artikan sujud syukur Prabowo bukan rayakan kemenangan
Kamis, 18 April 2019 21:50 Wib
Busyro meminta pendukung capres-cawapres berdoa untuk KPU
Kamis, 18 April 2019 21:01 Wib
Busyro: masyarakat perlu "polling" capres secara independen
Rabu, 21 Februari 2018 23:27 Wib
Busyro dorong KPK lanjutkan pengusutan kasus korupsi
Rabu, 19 Juli 2017 21:53 Wib
Busyro: kesenjangan ekonomi tumbuhkan radikalisme
Senin, 13 Maret 2017 20:53 Wib
Muhammadiyah : dukungan Busyro ke "Joint" hak pribadi
Selasa, 26 April 2016 19:45 Wib