Bantul (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewacanakan zonasi pendirian toko modern di wilayah kabupaten ini yang masuk dalam kawasan Jalan Lingkar Yogyakarta.
"Dalam revisi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar yang muncul soal zonasi toko modern, dan sudah jadi kesepakatan dalam draft komisi," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiya di Bantul, Senin.
Menurut dia, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar saat ini dalam proses revisi, revisi regulasi atas inisiasi DRPD Bantul tersebut saat ini sedang dalam proses pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lebih lanjut.
Ia mengatakan, di dalam zonasi toko modern tersebut juga tidak diatur jarak pendirian toko modern, baik yang berjejaring nasional maupun yang lokal.
"Dalam inner ring road (kawasan masuk jalan lingkar) kita tidak mengatur jarak, sementara di luar itu jarak tetap diatur," kata Setiya yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Toko Modern Bantul (ATMB) Suharyanto mengatakan, wilayah Bantul yang masuk dalam kawasan jalan lingkar kurang strategis bagi bisnis toko modern, kecuali di wilayah Kasihan bagian barat, yang sudah berdiri kampus perguruan tinggi.
"Saya kira tidak akan terlalu banyak toko modern yang buka, di kawasan inner ring road banyak daerah yang kurang prospektif dan memang bukan tempat bisnis, kecuali daerah tertentu," katanya.
Namun demikian, kata dia, asosiasinya berharap dalam revisi perda itu nantinya juga mengatur pembedaan antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional atau minimarket berjejaring, mengingat anggota ATMB tersebut semua merupakan pengusaha lokal.
"Kalau perda sebelumnya kan tidak mengatur pembedaan antara toko modern lokal dengan yang jejaring, kita pingin dibedakan klasifikasinya. Mudah-mudahan saja ada keberpihakan dari Komisi B terhadap pengusaha lokal," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib
PDIP Yogyakarta berharap MK kabulkan gugatan Ganjar-Mahfud
Senin, 22 April 2024 10:35 Wib
Jutaan pemudik ke Yogyakarta, legislator dorong pelaku wisata beri layanan terbaik
Jumat, 12 April 2024 13:28 Wib
Eko Suwanto tegaskan investasi pariwisata perlu perhatikan risiko bencana
Jumat, 12 April 2024 13:24 Wib
DPRD DIY mengusulkan Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan
Selasa, 26 Maret 2024 21:53 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pembahasan penyertaan modal PDAM ditunda
Selasa, 26 Maret 2024 14:53 Wib
Pemprov DIY wajib mengalokasikan dana pemajuan pembangunan kelurahan
Kamis, 21 Maret 2024 10:52 Wib