"Jumlah penduduk yang melakukan mutasi masuk atau keluar dari Kota Yogyakarta terpantau normal, seperti hari-hari biasa saja. Tidak ada mobilisasi warga menjelang pemilihan kepala daerah," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Sisruwadi di Yogyakarta, Kamis.
Berdasarkan data dari November 2016 hingga pertengahan Januari, diketahui rata-rata jumlah penduduk yang pindah atau datang ke Kota Yogyakarta terpantau normal yaitu 18 hingga 25 warga setiap hari.
Pada November 2016, jumlah penduduk yang masuk ke Kota Yogyakarta tecatat 471 orang dan 422 orang pindah keluar dari Kota Yogyakarta. Pada Desember 2016, penduduk yang datang tercatat sebanyak 431 orang dan 402 orang pindah.
"Hingga 10 Januari, jumlah penduduk yang datang tercatat 167 orang dan sebanyak 154 orang pindah dari Kota Yogyakarta. Artinya, jumlah penduduk yang datang dan pindah berimbang. Tidak ada mobilisasi warga untuk kepentingan pilkada karena angkanya normal," katanya.
Sisruwadi pun menegaskan, usia penduduk yang melakukan mutasi masuk ke Kota Yogyakarta juga cukup merata, tidak hanya penduduk berusia lebih dari 17 tahun tetapi juga anak-anak. "Biasanya, mereka adalah satu keluarga," katanya.
Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil, lanjut Sisruwadi, tidak dapat melarang warga untuk melakukan mutasi masuk ke Kota Yogyakarta hanya karena akan digelar pemilihan kepala daerah.
"Asalkan syarat yang dibutuhkan dapat dipenuhi, maka kami akan memproses mutasi tersebut. Salah satunya adalah surat keterangan pindah dari daerah asal," katanya.
Sisruwadi justru mengatakan bahwa mutasi penduduk masuk ke Kota Yogyakarta biasanya akan meningkat signifikan menjelang penerimaan siswa baru yaitu sekitar Mei atau Juni.
Peningkatan tersebut terjadi karena warga berharap dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah di sekolah negeri di Kota Yogyakarta. "Mungkin untuk tahun ini kondisinya berbeda karena pengelolaan SMA dan SMK sudah diambilalih oleh DIY," katanya.
Sementara itu, bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman data kependudukan di daerah asal untuk kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan menerbitkan surat keterangan karena sampai saat ini blanko kartu tanda penduduk elektronik belum juga datang.
Jika penduduk yang baru melakukan mutasi sudah memiliki hak untuk memilih, maka penduduk tersebut disarankan untuk menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di tempat tinggalnya agar bisa memperoleh hak untuk memilih pada saat pilkda, 15 Februari. ***2***
(E013)
