BPBD Bantul bentuk tujuh desa tangguh bencana

id BPBD Bantul

BPBD Bantul bentuk tujuh desa tangguh bencana

Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto (Foto ANTARA/Sidik)

Bantul (Antara Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2017 akan membentuk tujuh desa tangguh bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

"BPBD Bantul tahun 2017 membentuk dua desa tangguh bencana, sedangkan BPBD DIY membentuk lima desa di kabupaten ini sehingga totalnya ada tujuh desa tangguh bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Kamis.

Ia belum dapat memastikan desa mana yang akan dibentuk menjadi desa tangguh bencana pada 2017, namun desa-desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang rawan terjadi bencana seperti longsor dan banjir.

Ia mengatakan pembentukan desa tangguh bencana di Bantul telah diprogramkan sejak beberapa tahun terakhir dan hingga akhir 2016 sudah ada sebanyak 12 desa tangguh bencana dari total 75 desa se-Bantul.

"Sebelumnya sudah ada 12 desa tangguh bencana, sehingga masih banyak yang belum, karena ada 75 desa. Harapan kita semua desa bisa seperti itu, nanti kalau sudah semua baru kita menyasar ke dusun-dusun," katanya.

Menurut dia, pada awal pembentukan desa tangguh bencana tersebut akan difasilitasi pemerintah melalui BPBD, mulai dari pendampingan membuat rencana kegiatan, program kerja hingga pembuatan peta risiko ancaman bencana.

"Kemudian pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana (FPRB) agar bisa ada tindak lanjutnya. Ini akan difasilitasi BPBD selama kurang lebih 14 kali pertemuan dalam kurun waktu sekitar dua bulan," katanya.

Ia mengatakan, di akhir pendampingan dan fasilitasi ada simulasi atau gladi dalam penanganan bencana sesuai dengan karakteristik desa masing-masing, sebab setiap desa ancaman bencananya berbeda-beda.

"Kalau potensi bencananya longsor ya simulasi tentang longsor, kalau gempa hampir semua wilayah Bantul bisa terkena dampaknya. Tahun ini kita juga ada pelatihan keterampilan masyarakat terkait kebencanaan," katanya.

(T.KR-HRI)