LKY berharap bantuan pangan nontunai berkelanjutan

Yogyakarta (Antara Jogja) - Lembaga Konsumen Yogyakarta berharap pemerintah memastikan bantuan pangan nontunai sebagai pengganti program beras sejahtera disalurkan secara merata dan berkelanjutan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jangan sampai program semacam ini bersifat sporadis saja. Terkadang ada dan terkadang tidak," kata anggota Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) John Widijantoro di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Widijantoro, jika dilakukan secara berkelanjutan program bantuan pangan nontunai (BPNT) jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dalam bentuk beras sejahtera (rastra). Alasannya, bantuan yang disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai kebutuhan komoditas yang dibutuhkan.

Program itu, kata dia, juga memuat prinsip keadilan karena tidak memaksakan masyarakat menerima bantuan beras saja, melainkan dapat memilih gula pasir, serta tepung terigu. Apalagi ada sebagian masyarakat yang tidak mengonsumsi nasi.

"Saya meyakini program baru ini merupakan hasil evaluasi Pemerintah dari program rastra atau raskin sebelumnya," kata dia.

Program rastra seperti yang diterapkan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, banyak memunculkan ketidakpuasan dari warga penerima manfaat.

Berdasarkan aduan yang pernah diterima LKY, setidaknya ada dua persoalan pokok dalam program rastra, yakni masalah ketepatan sasaran yang bisa berujung pada konflik sosial serta kualitas beras yang disalurkan.

"Dari dulu isunya selalu masalah tidak tepat sasaran. Selain itu beras raskin yang kerap dikeluhkan masyarakat," kata dia.

Oleh sebab itu, program BPNT, menurut dia, bisa dikatakan formula yang ideal sejauh mampu menjangkau seluruh masyarakat prasejahtera sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) .

"Sehingga pengawasan juga perlu dilakukan termasuk oleh masyarakat sendiri untuk memastikan BPNT tepat sasaran," kata dia.

Selain itu, tidak berhenti pada aspek penyalurannya saja, menurut Widijantoro, pemerintah juga perlu menindaklanjuti dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat agar mampu menggunakan BPNT melalui KKS secara tepat.

"Jangan sampai BPNT digunakan untuk kepentingan lainnya selain untuk mencukupi kebutuhan masing-masing, misalnya dijual kembali," kata dia.***4***
L007