KKP tingkatkan kerjasama dengan perbankan

Bantul (Antara) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan kerjasama dengan BUMN perbankan untuk mendukung kemudahan dalam penyaluran kredit usaha rakyat kepada para nelayan di Tanah Air.

"Untuk KUR ini kita akan tingkatkan kerja sama tentunya dengan pihak perbankan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai menghadiri Puncak Peringatan HUT Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pantai Depok Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.

Susi juga mengatakan, akan mengadakan pertemuan kembali dengan BUMN perbankan karena sebetulnya dari program deregulasi ekonomi tersebut KUR untuk nelayan harus selalu di dukung.

"Terutama karena kita ini kan orientasinya ke kemaritiman, akan kami ingatkan kembali Menkeu (Menteri Keuangan), BUMN untuk bisa sama-sama membantu KUR-KUR para nelayan," kata Menteri.

Menteri mengatakan, di kementeriannya juga mempunyai Badan Layanan Umum (BLU), yang rencananya akan dimanfaatkan untuk membantu permodalan nelayan melalui koperasi unit desa (KUD).

"BLU ini rencana utunk dipakai membantu KUD-KUD, jadi tidak ke nelayan langusng tapi ke KUD-nya, supaya KUD bisa mampu membeli mengakomodir hasil tangkapan nelayan, dari situ KUD yang pinjami modal kepada para nelayan," katanya.

Adapun pernyataan Menteri Susi terkait langkah itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien yang dalam acara itu menyampaikan, dalam sarasehan nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Industri Perikanan terdapat beberapa masalah nelayan yang perlu dicari solusi.

"Hasil sarasehan sudah kami buatkan rekomenadi, pada intinya walaupun masalah klasik, nyatanya KUR itu masih sulit diakses nelayan, karena dari pihak bank juga minta agunan, sementara kapal-kapal tidak bisa jadi agunan," katanya.

Pada puncak Peringatah HUT ke 44 HNSI di Pantai Depok Bantul dihadiri ketua DPD HNSI perwakilan masing-masing provinsi, HNSI kabupaten/kota, kemudian Menteri KKP serta pejabat perwakilan Kemenko Kemaritiman dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

(KR-HRI)