Bupati: pelaku wisata belum jual produk lokal

id produk lokal

Bupati: pelaku wisata belum jual produk lokal

Ilustrasi makanan produk dalam negeri (Foto Antara)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengaku prihatin, pelaku objek wisata di wilayah ini belum menjual produk lokal buatan masyarakat.

Hasto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan pelaku objek wisata masih menjual produk-produk luar, tidak ada satu produk lokal yang dijual seperti AirKu, geblek atau produk lainnya.

"Kami minta Dinas Pariwisata melalukan sosialisasi kepada pelaku wisata untuk menjual produk olahan lokal mulai makanan hingga minuman. Ini wujud implementasi dari Bela-Beli Kulon Progo," kata Hasto.

Ia mengatakan inti utama adanya objek wisata adalah menggali potensi lokal, sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kesadaran mewujudkan gerakan ideologis Bela-Beli Kulon Progo.

"Perkembangan objek wisata jangan meninggalkan potensi lokal. Pertumbuhan objek wisata hendaknya sebagai alat ideologis menumbuhkan nasionalisme," katanya.

Selain itu, Hasto bertekad selama lima tahun ke depan akan mewujudkan tempat wisata yang bersih dari sampah, tempat wisata yang peduli produk lokal. Kemudian, tertib tiket dan retribusi, menyelesaikan masalah retribusi di tiga lokasi wisata dan menyelesaikan permasalahan dengan warga/pramu wisata.

Selanjutnya, pemberlakuan Perbub Riparda, tempat wisata yang bersih dari rokok dan minuman keras, serta Pokdarwis peduli kemiskinan sehingga bersedia menjadi bapak asuhnya KK miskin.

"Kami akan menggali budaya lokal untuk produksi pariwisata," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Ponimin Budi Hartono meminta Dinas Pariwisata harus membuat perencanaan dan regulasi pengembangan objek wisata yang ada di wilayah ini.

Ia mengatakan potensi wisata sangat banyak dan bagus, namun perlu kerja keras untuk pengelolaan supaya membawa manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai potensi lokal ini tidak dimanfaatkan dengan baik karena pemerintah kabupaten (pemkab) tidak hadir. Untuk itu, Dispar harus segera membuat regulasi, perencanaan dan penataan," kata Ponimin.

Menurut dia, poin utama pengembangan pariwisata adalah menyiapkan sumber daya manusia atau pelaku wisata yang andal. SDM adalah kunci keberhasilan wisata. Selama ini, SDM wisata harus dibenahi. Dampaknya, objek wisata yang ada di sekitar mereka dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Dispar harus membenahi SDM wisata dengan memberikan pendampingan, pelatihan dan pengawasan," katanya.

Ke depan, lanjut Ponimin, kawasan Bukit Menoreh sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur akan berdampak sekali pada pertumbuhan infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.

Mulai tahun ini, infrastruktur akan mulai dibangun secara besar-besaran. Untuk itu, masyarakat yang ada di wilayah ini seyogyanya mampu menangkap peluang. Jangan sampai hanya sebagai penonton.

"Kami minta Dispar membekali masyarakat ketrampilan mengelola potensi lokal, mulai dari makanan lokal, cindera mata berbahan lokal, dan menyediakan homestay tradisional," katanya.

(U.KR-STR)