Kemdag diharapkan memutus rantai distribusi bawang putih

id bawang putih

Kemdag diharapkan memutus rantai distribusi bawang putih

Harga bawang putih dan bawang merah di Gunung Kidul, DIY, melambung tinggi akibat pasokan tidak lancar. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan memutus mata rantai distribusi bawang putih supaya harga sampai konsumen tidak tinggi.

Staf Ahli Bupati Kulon Progo Bidang Pembangunan Kulon Progo Endang Purwaningrum di Kulon Progo, Selasa, mengatakan harga komoditas bawang putih dalam beberapa bulan terakhir sangat tinggi, yakni berkisar antara Rp65 ribu sampai Rp70 ribu per kilogram.

"Bawang putih itu komoditas impor dari Tiongkok. Kami mengusulkan ada pemangkasan rantai distribusi dari importir ke Bulog, kemudian dari Bulog dijual ke konsumen," harap Endang.

Saat ini, lanjut Endang, bawang putih yang diimpor dari Tiongkok dibeli oleh distributor besar, kemudian dibeli oleh tengkulak, baru sampai konsumen. Sehingga, harga bawang putih sangat tinggi. Harga akan tinggi lagi kalau terjadi penimbunan barang.

"Kami mendapat informasi impor bawang putih sebanyak 5,2 ton dari Tiongkok langsung habis dibeli distributor. Meski impor tidak berdampak turunnya harga bawang putih di Kulon Progo," kata Endang.

Ia mengatakan saat ini ketersediaan sembilan kebutuhan pokok menjelang Lebaran 2017 sangat aman. Stok beras, cabai merah, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng dan gula pasir sangat melimpah. Namun demikian, ia mengakui harga kebutuhan pokok stabil tinggi.

Saat ini, harga beras berkisar Rp7.800 hingga Rp9.000 per kg, daging ayam Rp30 ribu sampai Rp33 ribu per kg, daging sapi berkisar Rp115 ribu sampai Rp120 ribu per kg. Harga telur dari Rp20 ribu menjadi Rp18 ribu per kg.

"Stok barang aman, dan harga stabil tinggi. Hal ini sudah wajar, dan kami berharap tidak ada kenaikan dalam beberapa hari ke depan," harapnya.

Tekait pencabutan subsidi listrik 900 VA, Endang mengatakan dari laporan BPS, dampaknya tidak dapat terdeteksi. Hal ini dikarenakan di Kulon Progo belum layak menjadi wilayah untuk tolok ukur guna mengetahui inflasi daerah.

"Di DIY, kabupaten/kota yang menjadi acuan inflasi baru Kota Yogyakarta," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara mengatakan inflasi akan terjadi pada Juni dan Juli. Hal ini disebabkan oleh kenaikan listrik, Lebaran dan masuk sekolah.

"Inflasi di Kulon Progo akan goyah, tapi tidak akan melebihi dua digit," harapnya.

(U.KR-STR)