Bantul validasi data kemiskinan dengan metode mandiri

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogayakarta, mulai melakukan validasi data kemiskinan di daerah ini dengan metode mandiri untuk mengetahui perkembangan dan pembaruan data tersebut.

"Saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul sedang melakukan validasi kemiskinan dengan metode baru, yaitu metode mandiri," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, validasi data kemiskinan dengan metode mandiri ini tidak seperti cara yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang menggunakan sistem pendataan dari petugas kemudian menentukan kategori kondisi warga itu.

"Jadi dengan metode ini nanti warga tersebut boleh mendaftar sebagai orang miskin, tetapi dia harus siap divalidasi, diverifikasi tim. Jadi ini sistem baru yang akan diterapkan di Bantul," katanya.

Halim mengatakan, validasi data kemiskinan dengan metode mandiri ini juga sesuai arahan dan rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga pemerintah daerah harus menindaklanjuti.

Ia menjelaskan, selama ini pendataan keluarga kurang mampu itu dilakukan petugas atau surveyor, namun demikian, diakui masih ada data yang tercecer, karena ada perbedaan persepsi dalam menetentuan kategori miskin.

"Selama ini ada data terselip, karena pendata dan surveyor persepsinya berbeda-beda ini miskin atau tidak. Maka itu presepsi disamakan, jadi ya masyarakat silahkan mendaftar kalau termasuk miskin," katanya.

Halim mengatakan, data kemiskinan di Bantul sesuai pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir mencapai sebesar 14,33 persen dari total penduduk sekitar 920 ribu jiwa. Oleh sebab itu penanggulangannya perlu terus diupayakan.

"Tahap pertama sarana prasarana permukiman kita tuntaskan dulu bagi yang belum punya rumah, fasilitas MCK, lantai belum keras, atapnya seng atau asbes. Setelah itu kita lakukan pendekatan pemberdayaan ekonominya," katanya.

(KR-HRI)