Perangkat desa Kulon Progo diikutsertakan BPJS Kesehatan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Sebanyak 52 perangkat pemerintah desa di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Sri Utami di Kulon Progo, Kamis, mengatakan 70 dari 87 desa telah menganggarkan premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, namun baru 52 desa yang membayar.

"Keikutsertaan perangkat desa dalam BPJS kesehatan merupakan aspirasi dari bawah. Sampai saat ini, baru 52 desa yang telah membayarkan premi asuransi kepada BPJS dan kartunya sudah dapat dimanfaatkan," kata Sri Utami.

Ia mengatakan secara aturan dan standar gaji, perangkat desa belum dapat mendapat asuransi kesehatan. Berdasarkan aturan, gaji standar Rp1,75 juta per bulan, tapi perangkat desa gaji bulannya antara Rp1,05 juta, Rp1,2 juta dan Rp1,4 juta.

"Kami sudah minta kompensasi kepada BPJS supaya mereka dapat ikut kepesertaan BPJS. Sehingga, premi asuransinya tiga persen ditanggung anggaran pembangunan dan belanja desa (APBDes) dan dua persen ditanggung yang bersangkutan," katanya.

Sri Utami berharap pemerintah desa yang belum menganggarkan premi asuransi BPJS kesehatan dianggarkan pada APBDes 2018 atau APBDes Perubahan 2017.

"Kami mentargetkan 2018, semua perangkat desa di Kulon Progo sudah mengikuti BPJS kesehatan," katanya.

Sementara itu, Kabag Pemerintah Desa Kaligintung, Kecamatan Temon Muhkholis Fuad mengatakan awalnya, perangkat desa mengharapkan semua premi asuransi ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Tapi, realiasinya dua persen premi asuransi masih tetap dibebankan perangkat desa.

"Kami kerja dengan beban yang sangat tinggi, tapi untuk mendapatkan jaminan kesehatan saja masih dikenai beban premi. Kami berharap seluruh premi ditanggung oleh APBDes," katanya.

KR-STR