Yogyakarta (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengintegrasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah dengan harapan program lebih tepat sasaran dan target lebih cepat tercapai.
"Selama ini, setiap organisasi perangkat daerah memiliki dan menjalankan program pengentasan kemiskinan. Program dijalankan sendiri-sendiri. Jika seluruh program yang dimiliki oleh setiap instansi itu diintegrasikan, maka akan memberikan hasil yang lebih baik," kata Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, jika seluruh program diintegrasikan, maka pemerintah daerah akan mengetahui secara lebih jelas sasaran yang dituju termasuk jenis kegiatan yang akan dilakukan, sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih.
Apalagi, lanjut Heroe, total anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan cukup besar. Total anggaran dari APBD Kota Yogyakarta 2017 saja mencapai sekitar Rp92,3 miliar.
"Belum lagi ditambah anggaran dari Pemerintah DIY dan pemerintah pusat. Sehingga untuk lebih mengefektifkan penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran, program harus diintegrasikan. Seluruh instansi "mengeroyok" bersama-sama kegiatan pengentasan kemiskinan," kata Heroe.
Berbagai program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah pada program kesehatan, pendidikan, rumah tinggal yang layak dan pekerjaan.
"Khusus untuk pekerjaan, pemerintah juga berharap ada peningkatan peran serta pengusaha di wilayah. Misalnya ada usaha mikro kecil di wilayah bisa mempekerjakan warga di sekitar. Konsep pengentasan kemiskinan adalah gotong royong bersama komunitas masyarakat," katanya.
Sedangkan untuk data, Heroe juga mengusulkan penggunaan data tunggal atau data yang disepakati bersama dari hasil koordinasi berbagai organisasi perangkat daerah dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
"Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki data penduduk miskin dalam bentuk data pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Ada pula data dari pusat. Tentunya, penggunaan data yang sama menjadi penting agar sasaran program menjadi lebih merata," katanya.
Meskipun banyak program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, namun Heroe meminta warga miskin yang menjadi sasaran tidak bersikap pasif tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk berdaya.
"Jangan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi mereka juga berusaha untuk tidak lagi masuk kategori warga miskin. Jika hanya mengandalkan bantuan, bisa saja bantuan itu sewaktu-waktu dihentikan. Jika warga tidak siap, maka mereka tidak akan pernah keluar dari zona miskin," katanya.
E013
Berita Lainnya
Disnakertrans Bantul berdayakan keluarga miskin melalui program padat karya
Senin, 22 April 2024 10:48 Wib
Pelajar miskin wajib diterima PPDB 2024
Rabu, 3 April 2024 2:07 Wib
Pemkab Bantul sasar wilayah kemiskinan tinggi dalam kegiatan pasar murah
Kamis, 7 Maret 2024 13:31 Wib
Bukan janji muluk, "Satu keluarga miskin satu sarjana", beber Ganjar
Minggu, 11 Februari 2024 3:16 Wib
Pemerintah bangun rusun berharga Rp10 ribu/bulan
Senin, 22 Januari 2024 5:14 Wib
Jokowi: Program bantuan sosial warga miskin diteruskan
Selasa, 9 Januari 2024 11:32 Wib
Cak Imin:: Yang kaya dilarang hambat orang miskin jadi kaya
Rabu, 27 Desember 2023 19:43 Wib
Bahu Teman Pemkab Sleman memberi bantuan hukum bagi keluarga miskin
Senin, 4 Desember 2023 18:32 Wib