Dinsos Yogyakarta revisi data program perlindungan sosial

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Dinas Sosial Kota Yogyakarta meminta seluruh kelurahan dapat menyampaikan revisi data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2015 pada akhir Agustus untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Sosial.

"Proses revisi data tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Dimungkinkan, ada warga yang seharusnya tidak masuk sebagai keluarga miskin tetapi masuk dalam data. Tentunya, perlu dilakukan penggantian agar pemberian bantuan tepat sasaran," kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Hadi, data pengganti diprioritaskan untuk warga miskin pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang tidak masuk dalam data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015.

Data pengganti juga akan diprioritaskan untuk warga miskin yang memiliki banyak tanggungan, seperti anak usia sekolah, penduduk lanjut usia dan ibu hamil.

Berdasarkan data PPLS 2015, jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 17.634 keluarga. Data tersebut sudah digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai periode Maret.

Dalam proses musyawarah kelurahan tersebut tidak diperkenankan ada penambahan data tetapi hanya penggantian data penerima saja.

"Jika masih ada warga miskin yang harus dimasukkan dalam data, akan disampaikan sebagai usulan tambahan," katanya.

Jika dari hasil musyawarah kelurahan seluruh masyarakat sudah menerima data yang diberikan, maka tinggal menyampaikannya kembali ke Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian akan menghimpun seluruh data hasil musyawarah kelurahan untuk disampaikan ke Kementerian Sosial pada Oktober dan pada 1 November akan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Sosial.

"Data tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk pemberian berbagai bentuk bantuan sosial seperti bantuan pangan non tunai dan program pengentasan kemiskinan lain," katanya.

Sementara itu, Lurah Terban Yogyakarta Anif Luhur Kurniawan mengatakan seluruh data dari PPLS 2015 sudah disampaikan ke masing-masing rukun warga (RW) untuk dicermati.

"Dari pencermatan awal, memang ada data yang tidak tepat seperti warga meninggal dunia dan data ganda," katanya yang optimistis proses musyawarah kelurahan dapat diselesaikan akhir Agustus. ***4***


(E013)