Penurunan kemiskinan Kulon Progo baru 0,9 persen

id Kemiskinan Kulon Progo

Penurunan kemiskinan Kulon Progo baru 0,9 persen

Pemerintah Kulon Progo, DIY, berkomitmen melakukan bedah rumah terhadap rumah keluarga miskin. (Humas Kabupaten Kulon Progo)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan bekerja keras melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah itu karena penurunan angka kemiskinan baru berkisar 0,9 persen setiap tahun.

"Pada lima tahun terakhir, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu tugas yang terasa sangat berat bagi jajarannya. Total persentase penurunan angka kemiskinan hanya bertengger pada 0,9 persen tidak sampai membulat 1 persen," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kulon Progo Eko Pranyoto di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan DinsosP3A mendapat amanah dari Bupati Kulon Progo supaya bisa fokus dan berkonsentrasi menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 1,5 persen.
Untuk itu, Dinsos P3A akan mengevaluasi mengapa program-program penanggulangan yang sebelumnya dilakukan, tidak memiliki daya ungkit yang besar dalam mengurangi jumlah warga miskin, termasuk kendala apa saja yang dihadapi.

Sejumlah program yang selama ini dilakukan antara lain pembagian bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

"Kami belum membuat formula percepatan penanggulangan kemiskinan. DinsosP3A baru akan membuat program baru atau menyempurnakan program yang sebelumnya sudah ada, agar lebih optimal mengurangi angka kemiskinan setelah ada evaluasi," katanya.

Selain itu, jajarannya akan menguatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, mengenai program penanggulangan kemiskinan. Langkah ini dilakukan, mengingat sejauh ini program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ternyata dilakukan oleh banyak OPD lainnya, bukan hanya DinsosP3A.

Eko mengatakan salah satu kendala lain pemberdayaan juga ada pada komponen penyandang status miskin absolut, atau masyarakat miskin yang sudah lanjut usia. Karena, sekalipun dilakukan program pemberdayaan, akan sulit mendapatkan hasil yang optimal.

"Kalau yang kami lihat dari laporan, ada tingkat kegagalan yang banyak dari program-program pemberdayaan. Peserta program mampu memproduksi, namun tidak dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan itu, berarti perlu ada pembaruan pemasaran dan pendampingan," katanya.


(U.KR-STR)