Sleman (Antara Jogja) - Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia mencatat tutupan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih sangat kurang karena hanya sekitar 17 persen dari luas wilayah.
"Berdasar UU Kehutanan, tutupan hutan idealnya adalah 30 persen dari luas daratan," kata Seksi Humas Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DIY Harsono, Kamis.
Menurut dia, luasan hutan di DIY terdiri dari kisaran 12 hingga 13 persen berstatus hutan rakyat dan sisanya merupakan hutan negara.
"Luasannya masih sangat kurang. Untuk mencapai kondisi yang ideal, kami terus mendorong perluasan hutan rakyat. Pengembangan hutan negara sudah tidak memungkinkan karena lokasinya berada di tengah pemukiman warga," katanya.
Ia mengatakan, gagasan tersebut juga melihat prospek hutan rakyat yang semakin bagus, dan sudah banyak dikembangkan warga dengan penekanan soal penghijauan di kota maupun tingkat kabupaten.
"Semisal dengan menambah cakupan hutan kota, dan tanaman perindang jalan," katanya.
Harsono mengatakan, keberadaan hutan kota dan pohon perindang jalan juga berfungsi pelestarian lingkungan dan estetika.
"Dibutuhkan tanaman yang mampu menyerap dan menjerap partikel debu. Ada beberapa jenis tanaman yang efektif untuk membantu mengurangi polusi udara. Sekarang yang siapa pakai terutama pohon mahoni daun lebar, asem, dan kiara payung," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Purwanto mengatakan upaya konservasi perlu dilakukan secara berkelanjutan karena letak wilayah Kabupaten Sleman di kawasan hulu DIY yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
"Pascaerupsi Gunung Merapi 2010, area hutan di lereng sisi selatan banyak yang rusak. Jika tidak dilakukan refungsionalisasi lahan maka akan mengancam kelangsungan sumber daya air," katanya.
Ia mengatakan, berbagai langkah konservasi sudah diterapkan apalagi Sleman termasuk jalur destinasi wisata Borobudur-Prambanan sehingga sesuai arahan pemerintah pusat, lingkungan harus bersih dan teduh.
V001
Ipkindo: tutupan hutan di DIY sangat kurang
ilustrasi (dok)
