Kulon Progo (Antara) - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo, Muhyadi meminta pemerintah setempat mengawasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar supaya selesai sebelum akhir tahun/31 Desember mendatang.
Muhyadi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat mengatakan, proyek infrastruktur dengan anggaran besar seperti Pasar Bendungan Wates, Taman Budaya yang menggunakan dana keistimewaan, dan jalan Ngelo, serta proyek jembatan segera diselesaikan.
"Kami berharap proyek-proyek dengan nilai besar benar-benar diawasi supaya tepat waktu. Berdasarkan informasi, proyek-proyek tersebut pembangunannya masih di bawah target karena keterbatasan tenaga kerja," katanya.
Ia juga berharap pemkab mulai menganggarkan infrastruktur jalan di kawasan Bukit Menoreh melalui program Bedah Menoreh. Sejauh ini, jalan yang telah dibangun seperti Lonao-Plono Samigaluh dan beberapa titik jalan di Girimulyo, khususnya di Desa Purwosari merupakan anggaran dari APBD provinsi.
Selain itu, pembangunn jalan tembus Dawetan sampai Tegalsari, Purwosari. Itu merupakan ruas jalan lintas Menoreh yang belum terhubung. Saat ini, masyarakat harus melewati Jawa Tengah, yakni Sebongkop, Purworejo.
"Jalan itu statusnya jalan provinsi yang membiayai provinsi, tapi masyarakat tahunya pemkab. Artinya, bagaimana hak publik untuk mengetahui," katanya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional Borobudur, yakni Kulon Progo menjadi kawasan penyangga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi lokal.
"Pemkab sudah membuat program Bedah Menoreh, tapi belum diikuti pembangunan infrastruktur jalan yang memadai," katanya.
Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Krissutanto mengatakan pihaknya sudah melakukan survei identifikasi infrastruktur objek wisata yang akan diprioritaskan dibangun pada 2018.
"Hasil survei, prioritas pembangunan infrastruktur yang mendesak dibangun yakni akses jalan menunu Pantai Glagah, mangrove, Waduk Sermo, Kalibiru, dan Kebun Teh Nglinggo-Tritis," kata Krissutanto.
Ia mengatakan pengembangan pariwisata harus memperhatikan atraksi, aksesbilitas, dan amenitas (3A). Permasalahan utama pengembangan objek wisata di Kulon Progo adalah akses infrastruktur yang tidak memadai. Sehingga, menjadi perhatian utama Dispar ke depan.
"Kami sudah mengusulkan pembangunan infrastruktur objek pariwisata, yang ditembukaskan kepada Bappeda dan DPUPKP," katanya.
(KR-STR)
Berita Lainnya
Polres Kulon Progo melaksanakan pengecekan SPBU antisipasi kecurangan
Jumat, 29 Maret 2024 11:04 Wib
Bawaslu Kulon Progo siap memberi keterangan terkait gugatan NasDem di MK
Kamis, 28 Maret 2024 15:23 Wib
KPK laksanakan observasi Kulon Progo calon percontohan kabupaten antikorupsi
Rabu, 27 Maret 2024 17:20 Wib
Bawaslu Kulon Progo memusnahkan sampah alat peraga kampanye Pemilu 2024
Rabu, 27 Maret 2024 10:54 Wib
DPRD Kulon Progo meminta pembahasan penyertaan modal PDAM ditunda
Selasa, 26 Maret 2024 14:53 Wib
KPU Kulon Progo menunggu putusan MK tetapkan caleg terpilih pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 14:12 Wib
Kulon Progo: Pembangunan Tanjung Adikarto mencapai 95 persen
Senin, 25 Maret 2024 10:23 Wib
DPU Kulon Progo sebut perbaikan 16 ruas jalan selesai sebelum Lebaran
Minggu, 24 Maret 2024 16:43 Wib